Ada Materi Baru, UKW Makin Ketat!

oleh -57 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Wakil Bupati Kuningan, M. Ridho Suganda membuka Uji Kompetisi Wartawan (UKW) di aula Gedung Wisma Permata, Kuningan yang berlangsung Rabu-Kamis (23-24/10/2019).

Ridho berharap dengan adanya kompetisi ini dapat membuat kinerja wartawan lebih profesional dan memahami kode etik jurnalistik. “Saya sih berharap nanti setelah UKW tidak ada jurnalis yang bergaya melebihi kabag humas. Suka datang ke ruang Setda untuk minta kopi dan macam-macam, karena saya yakin insan pers yang ikut kompetisi ini adalah insan pers yang santun dan kompeten,” ujarnya saat memberi sambutan.

Selain itu Ridho pun sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saat diberitakan tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. “Saya punya pengalaman ada pers yang nanya dengan gaya yang tidak sopan dan beritanya diplintir tidak sesuai dengan apa saya katakan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur UKW, Rajab Sitonga menegaskan pentingnya memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik sesuai UU no 40 tahun 1999. “Itulah pentingnya kode etik jurnalistik, wartawan itu harus bisa menerapkan kode etik jurnalistik. Dengan adanya UKW, maka insan pers yang seperti itu akan terseleksi dengan sendirinya,” tandasnya.

Di tahun ini ada materi tambahan, yaitu pendalaman UU Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers yang disertai pemahaman dan kode etik jurnalistik (KEJ), sebagaimana perintah pasal 7 ayat (2).

Selain itu materi yang menjadi perhatian khusus Dewan Pers adalah UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, aturan ini menyebutkan agar insan pers menutup rapat hal yang menunjukan atau yang bisa membuka identitas anak terkait dengan hukum.

“Serta pasal 9 dan ancaman pasal 97 UU SPPA, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 Juta. Pasal-pasal tersebut menjadi perhatian khusus Dewan Pers, sehingga Dewan Pers menyiapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai langkah preventif,” paparnya.

Sementara itu bagi wartawan media online ada penambahan satu materi, yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber yang memiliki pengecualian dan penerapan KEJ, yaitu pemberitaan yang sifatnya mendesak dan untuk kepentingan publik, namun narasumber harus yang berkompeten.

Meskipun diberi kesempatan yang tidak berimbang dan belum konfirmasi kepada pihak terkait, namun harus ada hasil dari berita selanjutnya pada link berikutnya. (Andin/SGO)