ANARKIS Bakal Kaji Data Anggaran Covid-19 di Semua Lembaga Terkait

oleh -205 views


KUNINGAN, (SGOnline).-

Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) kembali mempertanyakan transparansi anggaran covid-19. kali ini kalangan jurnalis dari media cetak, elektronik dan media online tersebut mendatangi Dinas Kesehatan, Selasa (16/6/2020).

Selain Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)’45 Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati pun yang sama-sama mengelola anggaran dana covid-19 cukup besar. Hal itu sesuai info yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asep Taufik Rohman.

“Alhamdulillah, audiensi kali ini cukup hangat karena kawan-kawan ANARKIS tidak hanya meminta keterbukaan anggaran covid-19 ke Ibu Kadinkes, Hj. Susi Lusiyanti saja, tapi juga ke Pak Direktur RSUD’45, Deki Saifullah dan Pak Direktur RSU Linggarjati, H Edi Martono,” ujar Koordinator ANARKIS yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi.

Audensi tersebut membahas berbagai hal penting yang perlu diketahui masyarakat, seperti pembelian dan efektivitas rumah sakit darurat khusus penanganan pasien virus corona yang dulunya eks Rumah Sakit Bersalin Citra Ibu, masih adanya puskesmas yang mencari donatur untuk pembelian APD, penggalangan dana Ikatan Dokter Indonesia, serta vitamin bagi tenaga medis dan pasien.

Lalu keterbukaan bantuan APD dan pendistribusiannya, kenapa orang gila tidak terpapar corona, swab test dan rapid test, anggaran bagi tenaga medis yang melakukan deteksi awal, penelusuran dan jaga posko check point, data real pasien covid-19, pengalokasian dan penggunaan anggaran di Dinkes, RSUD’45 Kuningan dan RSU Linggarjati serta hal-hal lainnya.

READ  Dai Kamtibmas Bakal Ikut Jaga Kamtibmas Kota Cirebon

“Hasil audensi baik dengan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkes, RSUD’45 Kuningan, RSU Linggarjati maupun dengan SKPD lainnya, bakal dikaji sekaligus disimpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya demi transparansi,” tandasnya.

Masalah juru bicara

Salah satu poin yang mengemuka dan menjadi sorotan dalam audiensi tersebut, adalah kurang optimalnya fungsi jubir penanganan covid-19. Padahal sesuai Keputusan Bupati Kuningan No 180/KPTS 176-Huk/2020, humas menjadi juru bicara penanganan corona virus disease-19 (Covid-19).

Penyampaian yang tidak satu pintu, menyebabkan terkadang banyak informasi yang berbeda dari masing-masing anggota Gugus Tugas Covid-19 di Kuningan, misalnya tentang jumlah pasien, kebijakan terkait insentif, dan lainnya.

“Saya ambil contoh, saat saya tanyakan tentang insentif kepada Ibu Kadinkes, beliau menjelaskan masih dilakukan pertemuan dengan RSUD 45, RSUD Linggarjati dan IDI untuk melakukan regulasi kembali aturannya. Namun di hari yang sama dengan pertanyaan yang sama, jubir justru menjelaskan insentif tenaga kesehatan sudah diajukan ke pusat,” ungkap Bengpri, salah seorang jurnalis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Susi Lusiyanti menjelaskan, hal itu akan menjadi masukan bagi Tim Gugus Tugas Covid-19 agar lebih akurat lagi dalam penyampaian data. “Insya Allah semua lini baik, jubir ataupun bukan, akan memberikan data-data yang lebih akurat lagi,” tukas Susi.

Susi juga menjelaskan, rencananya akan ada SK baru terkait Jubir Covid-19 yang akan melibatkan banyak pihak, di antaranya Diskominfo. “Nanti kita lihat dulu ya, karena SK itu yang akan membuat BPBD,” imbuhnya. (Ruddy/SGO)