Anarkis Desak Transparansi Dana Covid-19, Bupati: Saya Siap Diperiksa!

oleh -93 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Munculnya desakan tranparansi penggunaan anggaran covid-19 kini menjadi polemik di tengah masyarakat Kabupaten Kuningan. Hal itu terlihat dari Pendopo maupun Gedung DPRD Kuningan, yang menjadi tujuan audiensi, baik kalangan jurnalis dan elemen masyarakat lainnya.

Sebelumnya, Forum Peduli Kuningan (FPK) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD dan tim Gugus Tugas Covid-19. Selain meminta agar dibentuk pansus anggaran covid-19, juga mendesak agar merinci secara detail alur penerima program PKH, Selasa (9/6/2020) pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya di hari yang sama, kalangan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (Anarkis) pun meminta tranparansi anggaran penanganan Covid-19.

Salah satu anggota Anarkis, Iyan Irwandi, menyatakan, yang menjadi sorotan adalah pengalokasian dana percepatan penanganan virus corona yang mencapai puluhan miliar, tapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mengundang tanda tanya.

“Kami sengaja melakukan audensi dengan Pak Bupati, H Acep Purnama beserta jajaran terkaitnya, untuk meminta transparansi anggaran yang perlu diketahui masyarakat luas. Sebab nilainya tidak sedikit,” ujarnya yang juga Ketua PWI Kuningan.

Di sisi lain, Iyan juga mempertanyakan keadilan pemberian sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwisata serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilainya tidak maksimal, termasuk anggaran bagi media massa.

“Kinerja Diskominfo ini kan bisa dibilang corongnya pemerintah daerah, tapi kenapa kurang maksimal. Lalu soal sanksi pelanggar PSBB, bagi warga langsung disuruh push up di tempat, pesta pernikahan dibubarkan dengan alasan covid-19, sementara pejabat menggelar syukuran ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan dibiarkan, ini tidak adil,” tandasnya.

Siap diperiksa

Menyikapi tuntutan itu, Bupati Kuningan, H Acep Purnama, menegaskan, dalam penanganan covid-19, ia mengaku selalu menerapkan kejujuran. Pejabat pemerintah juga memegang teguh nilai-nilai keimanan dan agama yang cukup kuat.

“Kami siap diperiksa terkait penggunaan anggaran ini bahkan hingga ke ranah hukum. Apabila ada aparatur yang coba-coba bermain, kami siap hingga melakukan pemecatan sekalipun. Jika itu terjadi, maka tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing,” tegas Acep.

Acep Purnama berjanji akan memberikan seluruh keterangan terkait transparansi anggaran kepada masyarakat melalui lembaga yang ada, yakni DPRD Kuningan. Usai audiensi, Anarkis mengaku belum puas atas jawaban-jawaban yang diberikan Bupati dan jajarannya.

“Jawaban Bupati masih mengambang dan melebar, kita akan meneruskan aksi audiensi ini kepada dinas-dinas terkait untuk membahas permasalahan secara lebih spesifik lagi,” ujar Nanang, wartawan Kuningan Religi yang turut dalam audiensi.

Setelah membubarkan diri, awak media tersebut menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan suasana warga yang sedang ulang tahun dan mendapat ucapan dari teman-temannya. Juga adegan suasana makan-makan dengan iringan musik seperti di acara perpisahan pejabat. (Ruddy/SGO)