Belum Mandiri, PAD Kabupaten Cirebon Masih 20 % dari APBD

oleh -88 views

CIREBON, (SGOnline).-

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon baru mencapai 20 persen, sementara daerah baru bisa dikatakan mandiri apabila PAD-nya sudah mencapai angka 30 persen dari APBD.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada kepala Bappenda untuk melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan percepatan PAD dari sektor pajak sesuai kewenangannya, seperti pajak PBB, restoran, hotel, reklame, logam, mineral, batu-batuan, parkir, hiburan, air tanah, sarang burung walet, penerangan jalan umum dan BPHTB,” kata Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Patra, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (25/11/2019) malam.

Acara yang diprakarsai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) bersama Ikatan Pembuat Akte Tanah (PPAT) se-Kabupaten Cirebon ini diikuti 100 peserta yang dihadiri Sekda H Rahmat Sutrisno, Kepala Bappenda Erus Rusmana, camat, notaris PPAT, PPATS dan tamu undangan lainnya.

Diakui Bupati Imron, pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan, yang harus terus ditingkatkan pendapatannya. Hal itu bisa terwujud apabila ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah melalui Bappenda selaku pemungut pajak dengan para PPAT dan PPATS, agar para wajib pajak melaporkan nilai perolehan tanah banguan sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda Erus Rusmana menjelaskan, tujuan digelarnya FGD selain menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah dengan PPAT dan PPATS, juga menampung dan mencari solusi dalam pengelolaan pajak BPHTB di Kabupaten Cirebon.

“Pendapatan dari sektor pajak BPHTB tahun 2018 over target, yang ditetapkan Rp 59 miliar ternyata mencapai Rp 60 miliar. Sedangkan untuk tahun ini mengalami penurunan dan sekarang pendapatan baru 65 persen karena terkendala adanya penurunan di sektor properti,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Imron Rosyadi menyerahkan piagam penghargaan kepada lima besar kontributor BPHTB, PPAT dan PPATS tahun 2018. Pertama kepada PPAT Siti Hartati Nurfariah yang telah berkontribusi sebesar Rp 7 miliar lebih, kedua Kantor BPR ATR sebesar Rp 6,1 miliar lebih, ketiga Idris Abas Rp 5,1 miliar lebih, keempat Zainudin Umar Rp 3,5 miliar lebih, dan kelima Aditya MS Rp 3,2 miliar lebih.

Kemudian dari PPATS dari kecamatan, pertama Abadi Camat Jamblang sebesar Rp 477 juta lebih, Camat Gebang Asep Nurdin Rp 255 juta lebih, Camat Talun H Tarsidi Rp 245 juta lebih, Camat Pangenan Bambang Setiadi Rp 227juta lebih dan Camat Beber Nanang Suprianto Rp 198 juta. (Effendi/SGO)