BPNT Diduga Dipotong Agen Penyalur Rp 10.000, Pendamping PKH Meradang

oleh

KUNINGAN, (SGOnline).-

Statemen Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan, Dudy Budiana, yang menyatakan adanya dugaan “pemotongan” Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 10.000 yang dilakukan kelompok tertentu, memancing reaksi kalangan pendamping PKH.

Pasalnya, saat audiensi dengan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis), Kadinsos mengaku, dirinya mengetahui adanya “pemotongan” tersebut. Hanya saja, ia tidak menjelaskan siapa yang melakukannya, hanya menyebut dilakukan kelompok.

Merasa tersudutkan dengan pernyataan itu, Ketua Asosiasi PKH Kabupaten Kuningan, H Andi Budiman meminta klarifikasi kepada Kepala Dinsos Kuningan dan media melalui pertemuan yang digelar di kantor Dinsos, Selasa (23/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Korwil PKH Jabar 1, Atoillah Karim, membantah adanya potongan. Namun, ia membenarkan adanya pungutan jasa bayar yang dilakukan beberapa agen setiap kali KPM mencairkan dana bantuan.

Dibuktikan sendiri

Hal itu, ia buktikan sendiri ketika sidak ke lapangan. Pernyataan korwil tersebut membuktikan dugaan “pungutan” jasa bayar Rp 10.000 yang selama ini dilakukan agen setiap transaksi. Kasus dugaan “potongan” kerap berhembus dan yang tersudutkan adalah pendamping PKH.

“Tanggal 18 Juni, saya mendapatkan laporan ada agen yang melakukan tindakan seperti itu. Saya tidak akan sebutkan nama dan lokasinya,” ungkapnya di ruang Kadinsos.

“Pungutan” memang bervariasi, tapi yang ditemukan di lapangan kemarin mulai di kisaran angka Rp 6.000-Rp10.000. Tentu ini menjadi temuan korwil dan akan menindak tegas oknum yang melakukan hal tersebut, karena melanggar kode etik.

“Sebenarnya mereka itu mendapatkan fee Rp 1.000 dari BNI atau Himbara (Himpunan Bank Negara -red), jadi tidak perlu meminta jasa bayar lagi. Bahkan, dalam aturan BI harus zero cost atau tidak ada biaya,” jelasnya.

Ia mengaku, “pungutan” ini akan dilaporkan ke BNI dan agen itu izinnya bisa dicabut. Sebab, penunjukkan agen merupakan kewenangan BNI selaku mitra penyalur dana pemerintah. (Ruddy/SGO)