Bupati Kuningan Angkat Bicara Dasar Penyegelan Batu Satangtung

oleh -176 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Sejak Pemkab Kuningan menyegel proyek pembangunan Batu Satangtung, di Curug Goong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Senin (20/7/2020), berbagai tanggapan masyarakat bermunculan.

Ada yang pro pada penyegelan, tapi ada pula yang justru mencibir sikap pemerintah daerah atas penyegelan proyek milik keluarga Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur itu.

Bupati Kuningan, Acep Purnama, akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan jika pemda tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) pendirian makam/Pusara Pangeran Djatikusumah yang di dalamnya terdapat bangunan Tugu/Batu Satangtung.

“Saya Bupati Kuningan, akan menerangkan adanya rencana pembangunan makam Pangeran Djatikusumah, Pupuhu Komunitas Adat Sunda Wiwitan yang di dalamnya terdapat pembangunan Batu Satangtung di Blok Curug Goong, belum melalui prosedur layaknya perizinan pada umumnya,” katanya, Rabu (22/7/2020).

Sejak awal, imbuhnya, rencana pembangunan makam/pusara tersebut mendapatkan reaksi keberatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya penolakan dari masyarakat setempat, institusi keagamaan seperti MUI dan ormas keagamaan lain.

MUI keberatan

Acep merinci, surat keberatan itu di antaranya, dari MUI Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Nomor 003/MUI-CST/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Permohonan Penolakan Pembangunan Situs Buatan yang dibangun pihak Paseban agar segera dibongkar dan dihentikan.

“Kemudian, surat dari Kepala Desa Cisantana, Nomor 141/284/pemdes/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Penghentian Kegiatan dan Penolakan Pembangunan Situs Buatan Curug Goong. Dalam surat tersebut dinyatakan pula, jika Pemerintah Desa Cisantana belum pernah menerbitkan dan memberi izin terkait pembangunan kawasan Curug Goong,” tambahnya.

Keberatan dan penolakan, dari hari ke hari semakin meningkat dan meminta penegasan dari Pemkab Kuningan. Dengan situasi tersebut, Bupati Kuningan mengambil langkah, antara lain memerintahkan Satpol PP meninjau lokasi dan memperingatkan untuk menempuh prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun teguran yang dikeluarkan Satpol PP, pertama, teguran Nomor 300/774/GAKDA tanggal 29 Juni 2020, kedua teguran Nomor 300/807/GAKDA tanggal 6 Juli 2020, dan teguran ketiga Nomor 300/835/GAKDA tanggal 13 Juli 2020.

“Setelah mendapatkan teguran pertama, Pak Gumirat Barna Alam, Ketua Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Paseban Tri Panca Tunggal pada tanggal 1 Juli 2020 mengirimkan surat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.

Belum lengkap

Acep mengatakan, permohonan IMB tersebut belum dilengkapi dokumen administrasi dan teknis, sebagaimana amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 Bab V Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pada bagian kesatu tata cara dan persyaratan pasal 13 tentang persyaratan adminitrasi dalam pengajuan IMB, di antaranya tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi).

Kemudian, data pemilik bangunan, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berkenaan dan dilengkapi bukti pelunasan PBB. (Ruddy/SGO)