Butuh Menteri untuk Kawal UU Pesantren 

oleh -45 views

INDRAMAYU, (SGOnline).-

Munculnya Undang Undang Pesantren (UUP) menjadi sebuah peluang dan harapan besar bagi seluruh umat Muslim di Indonesia dan hal itu mendapat sambutan positif publik, baik aktivis, praktisi, profesional dan terlebih partai politik yang mengusung tentang UU Pesantren.

Namun UU pesantren hanya menjadi sebuah pandangan biasa, manakala pada periode pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin tidak memunculkan menteri yang membidangi kepesantrenan. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Yuningsih dalam pertemuannya dengan keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kabupaten Indramayu di ruangan Fraksi PKB DPRD Indramayu, Selasa (8/10/2019)

Yuningsih dalam kesempatan tersebut menjelaskan, dukungan dari semua kalangan terutama santri dan kyai banyak tertampung, sehingga wajib hukumnya bagi Fraksi PKB DPRD Jawa Barat untuk memperjuangkan kebijakan yang sifatnya mengakomodir kemaslahatan bangsa dan negara.

“Kami dan masyarakat santri menyambut baik disahkannya UU Pesantren. Tentunya Jabar 12 yang terdiri dari Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu harus mengeluarkan produk berupa peraturan daerah yang berimbas pada kuatnya regulasi tersebut, maka saya yang berada di DPRD Propinsi dan seluruh teman-teman fraksi, juga akan segera menyiapkan raperda, dan mewacanakan adanya menteri yang membidangi kepesantrenan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC ISRI Kabupaten Indramayu, Abdul Azis didampingi Sekretaris Syukron Ma’mun menyatakan, UU Pesantren harus dikawal oleh menteri, dan kabinet Jokowi – KH. Ma’ruf Amin jangan takut ketika terlihat gemuk pada gerakan pendidikan Islam di Indonesia.

Saat ini lobi – lobi di tingkat atas, lanjut dia, biasanya para santri banyak kalahnya, jadi sudah saatnya diingatkan lebih tegas bahwa UU pesantren harus memiliki menteri, karena berdasarkan sejarah bahwa pendidikan asli di Indonesia embrio atau DNA-nya adalah madrasah.

Sedangkan madrasah pada saat itu dikelola para santri atau kyai yang bermukim di surau, langgar, masjid atau pondok pesantren, sekaligus sebagai upah karya bagi para pejuang yang membela Tanah Air.

“Dengan latar belakang dari kalangan santri dan kyai yang mengelola pesantren, maka kajian UU Pesantren tidak boleh hanya sebagai penghibur bagi dunia pendidikan Islam saja, namun harus memiliki regulasi yang jelas dan dikawal oleh menteri yang jelas,” katanya.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Robitoh Ma’had Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Jawa Barat, KH. DR Amin Maulana berharap agar bukan hanya regulasi yang disiapkan, namun juga menterinya harus disiapkan.

“Untuk Jabar 12, saya harap seluruh implementasi produk pondok pesantren harus terakomodir dengan baik, dan kami juga menitipkan seluruh aspirasi kami tentang kepesantrenan kepada para wakil rakyat agar dapat mengawal secara kaffah UU Pesantren yang sudah berhasil disahkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat ini kabar tentang UU Pesantren menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji oleh banyak kalangan terutama kalangan santri dan kyai, sehingga tidak jarang telah banyak forum diskusi yang membuka tema tentang UU Pesantren dan kita akan melihat bersama, ke depan seperti apa perjalanan UU pesantren di Indonesia. (Ridho/SGO)