Delapan Instansi Pemerintah di Majalengka Dirombak

oleh -50 views

MAJALENGKA, (SGOnline).-

Pemerintah Kabupaten Majalengka merombak delapan instansi di lingkungan pemerintahannya. Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majengka.

Dari data yang diperoleh, perubahan dinas atau instansi itu meliputi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air (PSDPE) menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

Untuk sub sumber daya airnya, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian, Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi Dinas Ketenagakerjaan, Koprasi, dan UKM.

Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dan Perikanan, menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kesatuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bupati Majalengka, H Karna Sobahi mengatakan, perubahan SOTK baru ini mengacu pada Perda Nomor 14 tahun 2016. “Evaluasi kelembagaan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan ainergos secara berkelanjutan,” paparnya.

Dijelaskan Karna, perubahaan SOTK ini juga dalam upaya mewujudkan kelembagaan yang lebih efektif dengan adanya keselarasan nomenklatur perangkat daerah kabupaten dengan regulasinya. Sehingga diharapkan ada sinergitas program dan kegiatan yang ada di provinsi dan di kementrian.

“Dari pergantian SOTK ini masing-masing perangkat daerah memiliki tipelogi yang terdiri dari tipe A, tipe B dan tipe C. Tipelogi perangkat daerah didasarkan pada variabel penelitian yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis,” jelasnya.

Mengenai penjelasan variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun ketentuan mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah itu sesuai ketentuan pasal 4 peratuaran pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. “Nanti kita akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati, pasal 3 peraturan pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” ujarnya.(Hisyam/SGO)