DPRD Majalengka Rintis Raperda MDT dan Perlindungan Lahan

oleh -60 views

MAJALENGKA, (SGOnline).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 mendatang berencana menginisiasi dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Perlindungan Lahan.

“Kalau pengajuan raperda inisiasi di penghujung tahun 2019 ini tidak mungkin, karena kondisinya tidak memungkinkan,” kata Wakil Ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyana saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019).

Sedangkan mengenai pembahasan Raperda pada tahun 2019, sambung Ketua DPD Partai Golkar Majalengka ini, akan membahas Raperda Perubahan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Majalengka dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Kalau dinas atau instansi yang akan disatukan atau dipisah kami belum mengetahui secara pasti. Sebab draftnya belum kami terima. Adapun rencana pembahasan kedua raperda itu akan dilaksanakan pertengahan bulan ini,” paparnya.

Masih dikatakan H Apep panggilan akrabnya, ia berharap pada pembuatan Raperda ke depan adanya sinergitas dan kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif. Jangan sampai pembahasan payung hukum ini tuntas dibahas, tapi pihak eksekutif mengabaikannya. Pengalaman ini berkaca pada periode DPRD sebelumnya yang pernah mengalami kondisi pahit tersebut.

“Alhamdulillah kemarin kami para anggota dewan sudah bertemu dengan Pak Bupati. Salah satu poinnya kita menyoroti Raperda agar ada harmonisasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pak Bupati merespon positif keinginan kami,” paparnya.

Di bagian lain, politikus Golkar ini membenarkan jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Majalengka sudah lengkap saat ini. “Sudah beres secara komunikasi dan diisi dari berbagai partai politik. Kalau ketua fraksi itu diusulkan oleh parpol yang bersangkutan,” pungkasnya.

Dia menambahkan untuk Ketua Komisi I DPRD dijabat Edy Carsidi dari Partai Gerindra, Ketua Komisi II, H Dadang Haeruman dari Partai Golkar. Kemudian, Ketua Komisi III oleh H Dadang Satari dari PDIP dan Ketua Komisi IV Tatang Hanurajasa (PAN).

Sedangkan Ketua Badan Pembuat Perda Daerah oleh Suheri dari PKB dan Ketua Badan Kehormatan (BK) dari PKS, Ika Purnama. “Kalau ketua Banmus dan Ketua Banggar itu otomatis pimpinan DPRD,” paparnya. (Hisyam/SGO)