Fraksi PKB DPRD Indramayu Siapkan Regulasi UU Pesantren

oleh -53 views

INDRAMAYU, (SGOnline).-

Secara resmi DPR-RI mengesahkan rancangan Undang Undang Pesantren menjadi Undang Undang Pesantren (UUP). Keputusan itu diambil melalui Rapat Paripurna ke-10 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR RI Jakarta.

Pengesahan UU Pesantren langsung direspon positif berbagi kalangan santri di seluruh Indonesia. Untuk itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu secara cepat merespon dan menyiapkan turunan UU pesantren yang akan dibahas melalui sidang paripurna atau mengajukannya menjadi perda dan perbup.

Ketua Fraksi PKB Kabupaten Indramayu, Amroni ketika ditemui di sela rapat konsolidasi persiapan pilbup 2020 bertempat di kantor aula DPC PKB Kabupaten Indramayu mengatakan, akan segera menggulirkan Undang Undang Pesantren melalui parlemen.

“Saya atas nama fraksi DPC PKB Kabupaten Indramayu paham betul bahwa pesantren adalah kebutuhan primer bagi umat Islam. Untuk itu Undang Undang Pesantren adalah model terbaik bagi umat agar ke depan bisa bersaing secara positif dengan produk pendidikan lainnya. Kita akan semaksimal mungkin mendorong serta mengawal Undang Undang Pesantren agar pemerintah daerah segera menerbitkan turunan regulasi tersebut dengan hasil yang maksimal dan berpihak pada para santri dan aktivis pendidikan dunia pesantren,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PKB, Muhamad Sholihin yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyatakan, sepakat atas gagasan dan ide dari fraksi dalam mengawal UUP di tingkat kabupaten agar menjadi perda.

“Harapan terbesar sebagai santri adalah memiliki payung hukum soal kepesantrenan, di antaranya adalah memiliki ijasah yang kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan, serta sebagai penyerapan aspirasi masyarakat dalam menyusun mekanisme perwakilan pesantren yang ada di Indonesia,” katanya. (Ridho/SGO)