GP Ansor: Pemprov Jabar Harusnya Bantu Bukan Tuntut Pesantren

oleh -173 views


CIREBON, (SGOnline).-

GP Ansor Kota Cirebon menyoroti kebijakan Gubernur Jabar terkait SOP protokol covid-19 di pesantren, karena dinilai tidak relevan. Ada beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan, sebelum kebijakan diputuskan gubernur.

“Sampai saat ini pemerintah provinsi belum maksimal dalam pengembangan sarana dan prasarana pesantren. Kita bisa melihat betapa kurangnya fasilitas yang didapat pesantren dari pemerintah,” kata Ketua GP Ansor, Ahmad Bana, Rabu (17/6/2020).

Padahal, lanjut dia, sampai detik ini pesantrenlah yang menjadi satu satunya rujukan yang terpercaya dalam memproses kualitas moralitas manusia sehingga bisa damailah negeri ini. Namun pesantren tidak pernah menuntut apapun.

Dijelaskannya, pesantren sangat berpeluang terdampak penyebaran covid-19 jika tidak ada kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi pesantren. Sebab, pesantren tidak seperti lembaga pendidikan pada umumnya. Jumlah santri yang ingin mondok sangat banyak, tapi tidak bisa diakomodir seluruhnya akibat keterbatasan sarana dan prasarana.

Hanya separuh

“Di sisi lain, santri berasal dari berbagai kalangan atau sangat variatif, namun ironisnya pemerintah terkesan tutup mata. Belum lagi, dari misal 100 santri, paling hanya 50 orang saja yang membayar iuran syahriyah. Ini berarti kekurangannya ditanggung kyai,” tegasnya.

Pemprov Jabar, kata Ahmad Bana lagi, seharusnya memfasilitasi bukan menuntut pesantren. Soalnya, pesantren juga termasuk aset yang sangat berharga dan sudah terbukti berabad-abad lamanya. Sebab, di dalamya terdapat proses penguatan etika moral yang membuat stabil penghuni negara.

READ  Dai Kamtibmas Bakal Ikut Jaga Kamtibmas Kota Cirebon

“Untuk itu, kami minta tinjau ulang kebijakan atau mundur saja dari jabatan jika tidak bisa amanah,” tandas Ahmad Bana. (Andi/SGO)