Ini Pandangan Damang dan Praktisi Hukum Soal Kinipan Tanpa Hutan Adat

oleh -21 views
Ilustrasi

PALANGKA RAYA, (SGOnline).-

Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu yang mengatakan, di Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, tidak ada hutan adat dirasa aneh dan mengherankan Damang dan praktisi hukum.

Damang Simpei Ilon dari Kecamatan Kapuas Hilir dan juga sebagai bagian dari tokoh adat pembentuk Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) berkomentar untuk soal ini.

“Masalah ini sudah ada sejak 2016 lalu, setahu saya, masyarakat adat Kinipan sudah mengusulkan agar status hukum hutan adat mereka diberikan, tetapi pemerintah pusat tidak merespon sampai hari ini,” ujarnya.

Simpei pun berpandangan, sampai masalah ini tidak direspon, maka wajar saja masyarakat itu mempertahankan hak milik mereka berdasarkan Undang Undang Dasar NRI pasal 18B berkaitan dengan hak ulayat atau berdasarkan adat Dayak yang berlaku (Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008).

Jika ini tidak digubris pihak berwenang di negara ini, maka kasus ini dapat diajukan bila mana perlu ke sidang Mahkamah Internasional.