Kades tak Bisa Seenaknya Gonta Ganti Aparaturnya

oleh -105 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Walaupun kepala desa memiliki kewenangan mengangkat perangkatnya, namun tidak boleh semena-mena dalam mengganti aparaturnya. Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

Perangkat desa diberhentikan disebabkan dua hal, yaitu usia telah genap 60 tahun atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan itu disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Deniawan, saat ditanya batasan kewenangan kepala desa dalam perspektif aturan yang berlaku kepada Surya Grage Online, Kamis (21/11/2019).

“Perangkat desa diangkat dan diberhentikan kepala desa, tetapi harus sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kemarin saya sampaikan kepada para calon kepala desa terpilih agar tidak sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desanya. Penjelasan ini sekaligus jawaban dari adanya informasi yang sampai ke DPMD jika ada calon kepala desa yang pada masa kampanyenya menjanjikan akan mengganti seluruh perangkat desa,” ujar Deniawan.

Ia memahami dari 203 desa yang melangsungkan Pilkades Serentak awal November lalu, kepala desa yang terpilih memiliki latar belakang beragam dan kemungkinan mereka belum memahami regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Seorang kepala desa pastinya membutuhkan perangkat desa yang sudah memahami tata pemerintahan dan regulasi untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. “Perangkat desa pasti sangat dibutuhkan karena pengalamannya, apalagi kepala desa terpilih bukan berasal dari perangkat desa atau mantan kepala desa” jelas Deniawan.

Untuk kelancaran operasional desa, lanjut dia, kepala desa memiliki kewenangan untuk melakukan alih jabatan/rotasi perangkat desa. Hal ini diatur dalam Perbup Kuningan No 73 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan diubah dalam Perbup Kuningan No 95 Tahun 2017. “Rotasi itu boleh, kepala desa memiliki kewenangan tapi tentunya harus sesuai regulasi yang ada yang diatur di perbup, di perda juga ada diatur di situ,” tandasnya.

Deniawan menjelaskan, yang namanya perangkat desa itu mulai dari sekretaris desa, kasie, kaur dan aparat kewilayahan yaitu kadus, semua aparat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.

“Kepala dusun boleh dirotasi tapi tetap harus memperhatikan aspek kewilayahan, sekdes pindah jadi kasie berarti demosi, kasie atau kaur digeser, kadus boleh digeser tetapi harus memperhatkan kewilayahan, prinsipnya rotasi diperbolehkan tapi harus memperhatikan unsur kewilayahan untuk kadus. Namun yang terpenting kepala desa yang baru harus mampu mempersatukan warganya,” terang Deniawan. (Andin/SGO)