Kehadiran Komnas HAM Soal Batu Satangtung Picu Polemik

oleh

KUNINGAN, (SGOnline).-

Statement Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait penyegelan pembangunan Batu Satangtung, Kamis (7/8/2020) memicu polemik.

Sejumlah organisasi masyarakat pun turut angkat bicara, di antaranya Paguyuban Djawa Soenda (PDS) yang diprakarsai kalangan seniman dan budayawan yang berasal dari suku Sunda dan Jawa, juga ormas Gerakan Anti Maksiat (Gamas).

Saat dikonfirmasi Jumat (7/8/2020), Ketua PDS, Deri Akbar, menjelaskan, kedatangan Komnas HAM itu secara tidak langsung membuat image Kabupaten Kuningan intoleransi. Padahal Kabupaten Kuningan adalah daerah yang penuh toleransi.

“Iya itulah, kedatangan Komnas HAM seolah-olah kondisi kami warga Kuningan tidak toleransi. Padahal Kuningan itu miniaturnya Indonesia. Lihat saja, kami selama ini saling berdampingan, tapi kenapa jadi ramai seperti ini,” ujar Deri, yang juga seorang budayawan.

Bila permasalahannya tentang pelanggaran HAM, tambah Deri, maka dirinya pun mempertanyakan dari sisi mana Komnas HAM melihat adanya pelanggaran HAM.

“Sebab, yang kami lihat, penyegelan Batu Satangtung itu adalah permasalahan IMB, bukan intoleransi. Itu salah besar, kami Paguyuban Djawa Soenda tidak terima masyarakat Kabupaten Kuningan dianggap seperti itu,” tegas Deri yang merupakan keturunan asli suku Sunda.

Tidak berimbang

Sementara itu, Rokhim yang juga tergabung dalam PDS, menyesalkan adanya pertemuan Komnas HAM dengan Pemkab, yang hanya mengundang dari NU dan Gusdurian.

“Itu tidak mewakili Kuningan secara keseluruhan. Kenapa tidak mengundang unsur yang lain, seperti pakar sejarah, pakar hukum, tokoh agama, dan budayawan, Jangan hanya Pemerintah saja, karena ini kan yang dibawa masyarakat Kuningannya,” papar Rokhim, yang merupakan warga suku Jawa.

Rokhim menambahkan, kedatangan Komnas HAM merupakan sebuah kejanggalan. Sebab, seharusnya Komnas HAM ada jadwal pertemuan kembali dengan MUI Kabupaten dan Kecamatan, hari ini harus dibatalkan. “Ini kan menjadi pertanyaan ada apa dengan Komnas HAM, kenapa tidak berimbang,” ungkapnya. (Ruddy/SGO)