Kini Urus Administrasi Kependudukan Bisa 5 in 1

oleh -175 views

CIREBON, (SGOnline).-

Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon sampai hari ini mencapai 59.360 lembar. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan tahun ini, yakni 85 persen. “Kami memberikan pelayanan bukan hanya di Kantor Disdukcapil saja, tetapi juga melalui mobile atau jemput bola ke masyarakat. Kami juga menjalin kerja sama dengan desa untuk mempercepat pembuatan akte kelahiran secara online.

Namun belum semua desa mempunyai jaringan online,” ujar Kabid Pencatatan Sipil, Wawan Arif Gunawan didampingi Kasi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil setempat, Edwin Yudianto kepada Surya Grage Online di ruang kerjanya, Jumat (22/11/2019).

Untuk pembuatan akte, imbuh Edwin, tidak dipungut biaya untuk usia nol sampai dengan 18 tahun. Jika usia 18 tahun ke atas baru mengurus akte, maka hanya dikenakan denda. Adapun proses pengurusan akte lahir pertama harus masuk dalam kartu keluarga atau dibuat berdasarkan keterangan domisili kartu keluarga. Sesuai undang undang azas domisili, misal pemohon lahir di Garut akan tetapi karena sudah tinggal di Cirebon maka yang bersangkutan bisa membuat akte di Cirebon.

“Proses awal pembuatan akte kelahiran, pihak orang tua harus mencatat dulu ke dalam kartu keluarga (KK), setelah itu langsung ke Kantor Disdukcapil membawa akte nikah, KK, e-KTP suami istri, surat keterangan lahir dari bidan atau yang membantu kelahiran dan e-KTP saksi kelahiran. Kemudian meminta formulir isian di bagian pelayanan. Ketika persyaratan sudah lengkap dan diverifikasi petugas, maka 12 hari akte kelahiran akan terbit,” terangnya.

Lebih jauh Edwin memaparkan, jika anak sudah melewati batas usia 18 tahun dalam membuat akte kelahiran. Maka, dapat dikenakan denda Rp 50.000. Hal ini, sesuai Perbup Tahun 2016 Nomor 42 tentang Pembebasan Biaya Sanksi Administrasi Kependudukan/Denda Keterlambatan Pelaporan bagi pemohon akte kelahiran anak usia nol sampai 18 tahun dan akta kematian.

Namun sebaliknya, berdasarkan pasal 2 disebutkan, jika anak usia nol sampai 18 tahun ingin memiliki akte kelahiran maka tidak dikenakan sanksi administrasi atau denda. “Adapun teknis di lapangan jika ada pungutan, itu mungkin seperti biro jasa, misalnya di desa ada warga yang ingin dibuatkan akte tapi terkendala waktu atau jauh, maka sah-sah saja asal jangan memberatkan warga,” pintanya.

Disdukcapil bahkan sudah menerapkan pola 2in1. Artinya ketika sudah jadi akte kelahiran maka akan dibuatkan juga kartu identitas anak (KIA). Untuk anak di bawah lima tahun tidak ada fotonya dan di atas lima tahun maka ada fotonya, program ini sudah ada sebelum April 2019.

“Bahkan sekarang sudah 5in1 sejak adanya instruksi kementerian supaya ada inovasi, maka dengan satu kali permohonan bisa dibuatkan, akte perkawinan, kartu keluarga yang baru, KTP, pengesahan anak (akte kelahiran) dan KIA. Semua itu gratis asal persyaratannya lengkap,” tandasnya.

Masyarakat diminta untuk tidak perlu takut, ragu atau bingung untuk mendapatkan pelayanan. Bagi mereka yang ingin membuat akte perkawinan yang belum ada buku nikah, untuk proses pembuatan KK baru, pengesahan anak/akte kelahiran (pengakuan), KTP baru dan KIA. Dengan syarat melengkapi persyaratan, salah satunya mengisi formulir surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dan gratis asal permohonannya melalui pribadi masing-masing.(Effendi/SGO)