Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta Persyaratan Rutilahu Dipermudah

oleh -24 views

Media Iklan


CIREBON, (SGOnline).-

Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) setempat, membahas rumah tidak laik huni (rutilahu), di ruang Rapat Serbaguna Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (12/1/2021).

Kepala DPRKP Kota Cirebon, Agung Sedijono, mengatakan, rapat tersebut membahas persyaratan warga yang menerima bantuan rutilahu agar tidak terlalu sulit. Sebab, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat memiliki persyaratan tersendiri, sehingga Pemkot Cirebon ingin lebih mempermudah.

“Terutama mereka yang memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Kalau kepemilikan yang sah semua orang tahu, berupa sertifikat, hak guna bangunan, ada letter c atau girik. Ada juga tipe hamparan yang milik lembaga tapi dihuni warga dalam kurun waktu lama dan tidak ada sengketa,” ujarnya.

Agung mengakui, pada hakikatnya DPRD Kota Cirebon ingin syarat tersebut dipermudah, sehingga realisasi bantuan tidak lama dan berbelit. Program rutilahu yang dikelola Pemkot Cirebon tidak berupa uang, melainkan material bangunan.

“Kalau dulu berbentuk uang yang dikelola DSPPPA dengan nilai nominal tertentu. Sedangkan sekarang akan dikelola DPRKP dengan bentuk bantuan, pemilik rumah tidak menerima uang yang kemudian dibelanjakan. Jadi sistemnya akan meniru yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi,” kata dia.

Media Iklan