Komisi II Dukung Peningkatan PAD TPI dan Asuransi Nelayan

oleh

CIREBON, (SGOnline).-

Komisi II DPRD Kota Cirebon mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kota Cirebon, melalui pemberlakuan Perda Nomor 14/2019.

Melalui perda tersebut, diharapkan PAD dari retribusi jasa usaha bisa lebih meningkat mencapai Rp 2,5 miliar per tahun.

Kepala Bidang Kelautan Perikanan DPPKP Kota Cirebon, Erythrina, menjelaskan, PAD dari retribusi pengelolaan TPI Kejawanan sudah melampaui target. Dari target Rp 300 juta, tercapai Rp 500 juta.

Diharapkan, akhir tahun ini PAD yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah bisa mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar. Hal itu mungkin saja terjadi bila tidak ada hambatan apapun.

“Capaian target itu kami masih memberlakukan perda lama, Perda 5/2011 dengan turunannya Perwali 57/2011 dan Perda 6/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon di ruang Griya Sawala, Selasa (14/7/2020).

Menurutnya, bila mengacu Perda 14/2019, tidak menutup kemungkinan PAD bersumber dari retribusi jasa usaha di TPI lebih tinggi. Kendati demikian, pemungutan retribusi yang semakin tinggi harus bisa memenuhi kebutuhan nelayan di Kota Cirebon.

Asuransi nelayan

Ery menyampaikan, saat ini ada 750 lebih nelayan beserta anak buah kapal (ABK) di Kota Cirebon yang butuh pemberdayaan dan asuransi kesehatan yang diakomodir pemerintah daerah. Sampai saat ini asuransi nelayan baru dianggarkan pemerintah pusat.

“Kami usul kepada DPRD untuk membuat naskah akademik pemberdayaan dan perlindungan nelayan sebagai bahan pertimbangan perda. Jadi, nelayan-nelayan kecil diberi asuransi. Mereka sudah memberikan kontribusi PAD, maka baiknya mendapat perlindungan dari pemkot,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Watid Syahriar, mengaku mendukung usulan DPPKP mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan Kota Cirebon. Untuk itu, DPRD akan membuat naskah akademik yang dibutuhkan.

“Karena ini sifatnya retribusi, pemungutan uang, sehingga harus dimatangkan. Memang sampai sekarang belum selesai. Para nelayan menghendaki segera adanya asuransi,” kata Watid. (Rilis/Erwin/SGO)