KPK Bakal Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Bupati Indramayu Nonaktif

oleh -67 views

JAKARTA, (SGOnline).-

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi terkait kasus yang menjerat Bupati Indramayu nonaktif, Supendi (SP). Langkah itu sebagai langkah pendalaman kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Dikutip dari laman www.pikiran-rakyat.com, empat orang saksi yang dimaksud Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu Suryono, Kabid Pertanahan DPKPP Wendi, Kendar Sukendar dari LSM Cianjur sebagai orang suruhan Bupati Cianjur dan staf bagian penagihan kredit BPR Karya Remaja, Feni.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka SP. Penyidik akan menelusuri pengetahuan para saksi terkait perkara tindak pidana korupsi pengaturan proyek tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (4/12/2019).

Dalam kasus ini, Supendi diduga menerima suap Rp 200 juta dari Carsa sebagai bagian dari janji imbalan tujuh proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Ketujuh proyek itu adalah pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan – Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan – Cilandak.

Sementara Omarsyah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga menerima uang total Rp 350 juta pada Juli dan September 2019. Ia juga diduga menerima sepeda merk NEO dengan harga sekitar Rp 20 juta. Sedangkan Wempy Triyono selaku Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR diduga menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019.

Kendati demikian, uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga diperuntukkan juga bagi kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek dan untuk kepentingan keduanya. Pemberian uang kepada Supendi, Omarsyah dan Wempy diduga merupakan bagian dari komitmen fee 5-7 persen dari nilai proyek.

Atas perbuatannya, Supendi, Omarsyah dan Wempy yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pemberi, Carsa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.(SGO)

Foto : Antara