Mustofa Nilai Kegaduhan Kuwu Bersumber dari Pimpinan DPRD Sendiri

oleh -112 views


CIREBON, (SGOnline).-

Buntut aksi unjuk rasa ratusan kuwu yang tergabung dalam Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC), pada Senin (8/6/2020) yang merasa dilecehkan dengan pernyataan salah satu anggota DPRD setempat, Aan Setiawan, berbuntut panjang.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa, justru balik menuding jika kericuhan tersebut bersumber dari pimpinan dewan sendiri. Menurutnya, kericuhan yang terjadi di gedung DPRD merupakan sebuah kepentingan dan bentuk kekeliruan langkah.

“Saya tidak bermaksud mencari kambing hitam atau menyalahkan atas kericuhan yang terjadi. Saya hanya mencoba merasionalisasikan sebuah kondisi berdasarkan informasi dan fakta yang terjadi,” kata Mustofa kepada sejumlah awak media, Selasa (9/6/2020).

Diakui Mustofa, insiden bermula dari komentar anggota DPRD pada acara talk show. Lalu, muncul tuntutan dari kuwu yang meminta anggota Komisi IV meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya. Hanya saja, Aan Setiawan yang membuat statemen, dinilai Mustofa tidak menata terlebih dahulu bahasa yang akan disampaikannya, sehingga cenderung menuding kuwu.

Sudah cukup

“Klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan Pak Aan Setiawan mestinya sudah cukup. Tapi kenapa tiba-tiba muncul tuntutan lain kepada yang bersangkutan,” ungkap Mustofa.

Ia menilai, munculnya kegaduhan yang dilakukan kuwu di gedung DPRD merupakan imbas dari buruknya komunikasi pimpinan. Untuk itu, dirinya meminta pimpinan rapat bertanggung jawab karena melanggar physical distancing. Di sisi lain, ada penyampaian yang ujungnya tidak mampu mengendalikan kondisi.

READ  Mayat tanpa Identitas Mengapung di Perairan Gunung Jati Cirebon

Di sisi lain, lanjut Mustofa, Badan Kehormatan (BK) DPRD langsung menyatakan akan memanggil yang bersangkutan, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan komisi. “BK jangan main panggil saja. Klarifikasi terlebih dahulu ke komisi. Semua kan ada mekanismenya,” tandas Mustofa.

Ada mekanisme

Secara terpisah, Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon, Munawir mengaku, akan memproses kasus anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi PDIP, Aan Setiawan. Namun terlebih dulu, akan memanggil pimpinan dewan. BK tidak bisa langsung menghukum karena ada mekanisme serta putusan DPRD berdasarkan aturan No 4 tahun 2019.

“Nanti apabila ada pelaporan ke ketua DPRD, kami juga akan mendapat tembusan. Kami pasti akan menegakkan marwah kehormatan DPRD. Kami sudah rapat kemarin, hasilnya mau memulai penyelidikan dan meminta keterangan dari pelapor, saksi dan bukti lain,” ungkap Munawir.

Namun meskipun hasilnya ada kesalahan yang dilakukan Aan Setiawan saat memberikan pernyataan, tidak ada aturan untuk mundur dari anggota DPRD, seperti yang dituntut kuwu dalam unjuk rasa kemarin. “Ketua DPRD secara lisan sudah bicara agar kasus ini secepatnya diproses, jadi kami tinggal tunggu suratnya saja,” tandasnya. (Andi/SGO)