Ombudsman RI: Pengaduan di Jawa Barat Baru 200 Laporan

oleh -74 views

CIREBON, (SGOnline).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menggelar acara sosialisasi tentang tata cara pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat, yang diisi perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di ruang Adipura Kencana, Balaikota setempat, Jumat (7/8/2020).

Acara dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H Agus Mulyadi dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan dari kepolisian.

Agus mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman.
“Kami dapat beberapa masukan tentang prosedur penyelesaian pengaduan publik tentang pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia berharap, dengan kehadiran Ombudsman, penyelenggara negara bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun keterbukaan informasi. Adapun soal keterbukaan informasi, menjadi salah satu yang diadukan masyarakat. Maka dari itu, perlu ada penegasan soal informasi yang dikecualikan.

Masih kecil

Pada saat yang sama, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jabar, Noer Ade Purnama, mengungkapkan, total laporan pelayanan publik secara nasional maupun Jabar masih kecil. Tercatat 10.000 laporan pada tahun 2019 untuk nasional.

“Pengaduan yang masuk dari Jabar kurang dari 200 laporan, Tentu ini masih terlalu sedikit jika dibanding jumlah penduduknya,” ujarnya.

Noer menambahkan, berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dengan produk yang dihasilkan adalah rekomendasi untuk terlapor, jika terlapor adalah Pemda, maka terintegrasi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan pemda. “Sanksi yang bisa diberikan Ombudsman adalah sanksi administrasi jika telah terbukti ada maladministrasi,” ujarnya.

Noer menambahkan, terkait pengaduan pelayanan masih belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan sosialisasi dan pembenahan kanal-kanal pengaduan.

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Ombudsman yang memiliki tugas dan fungsi menerima pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik,” terangnya. (Rilis/Herwin/SGO)