PDIP Resmi Laporkan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ke BK

oleh
Penyerahan berkas dari Biro Hukum PDI Perjuangan diterima pimpinan DPRD H Rudiyana untuk diserahkan kepada Ketua BK, Munawir

CIREBON, (SGOnline).-

DPC PDIP Kabupaten Cirebon resmi melaporkan Ketua DPRD setempat, M. Luthfi atas dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan (BK) terkait permasalahan anggota Komisi 4 DPRD, Aan Setiawan yang didemo ratusan kuwu se-Kabupaten Cirebon belum lama ini, Kamis (11/6/2020).

Menurut Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Irma Widianti, ada empat alasan yang melatarbelakangi pelaporan ketua DPRD ke BK, yakni surat undangan yang secara administrasi kurang memadai, agenda halal bihalal justru berubah jadi ajang debat berujung protes kepada Aan.

Kemudian, lanjut dia, pada saat kegiatan ketua harus bisa mengendalikan suasana dan terakhir sekaligus terpenting, ada pelanggaran unsur pidana, mengenai protokol covid-19. “Untuk itu, kami kuasakan ke biro bantuan hukum PDIP untuk melaporkan ke aparat berwajib, karena sudah masuk ranah kepolisian,” tandasnya.

Dari keempat point yang dilaporkan, Irma menilai harus ada pemberian sanksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. “Kami sudah mendapat izin dan sesuai instruksi Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon untuk melakukan pelaporan ke BK,” tuturnya.

Diakui Irma, sebelum melapor ke Polresta Cirebon terkait pelanggaran protokol kesehatan covid-19, DPC PDIP akan fokus dulu pada pelaporan ke BK. Sebab pengurus masih harus berkoordinasi dan melakukan rapat intern sebelum masuk ke ranah hukum.

Ada keanehan

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, H Imron saat dikonfirmasi Surya Grage Online, mengakui jika sebelum melangkah ke BK, partainya melakukan pembahasan secara intern. Dalam pertemuan itu dirasakan ada kejanggalan, sehingga partai sepakat untuk mengadukan persoalan ini ke BK.

Selain itu, Imron juga menegaskan, ada instruksi dari DPD PDIP Jawa Barat, jika memang merasa benar jalan terus. Sebab DPRD merupakan kepanjangan tangan rakyat. Kalau salah maka harus meminta maaf, dan Pak Aan sudah minta maaf tapi masih dikerjai terus. Maka dari itu, dirinya menduga ada unsur kesengajaan atau motif-motif lain.

“Ari jare kita sebagai bupati sih, sing uwis ya uwis, kang arane uwong sih pasti ana kesalahpahaman, kang durung ya aja, kien lagi masae covid, isin. Uwong lagi susah lagi sengsara, kien ditambahi rame-rame kenen, apa maning kien kih elit sebagai figur masyarakat. Wis kang uwis ya uwis, kang salah aja disengaja, yuk kita beresi rakyat kabeh,” ajaknya.

(Kalau kata saya sebagai bupati, yang sudah ya sudah, yang namanya manusia sih pasti ada salah paham, yang belum ya jangan, sekarang lagi masanya covid, malu. Masyarakat lagi susah, lagi sengsara, sekarang justru ditambah ribut-ribut, apalagi ini tuh elit, sebagai figur masyarakat. Yang sudah ya sudah, yang salah jangan disengaja, mari kita benahi rakyat semua). (Andi/SGO)