Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Jangan Main Mata

oleh -260 views

INDRAMAYU, (SGOnline).-

Proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Indramayu harus dilakukan secara profesional. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan clean and good governance di Kabupaten Indramayu.

Plt. Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat menegaskan hal itu saat membuka Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kamis (14/11/2019) yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.

Dalam rilis yang diterima Surya Grage Online dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Taufik mengatakan, pejabat pengadaan barang dan jasa menjadi unsur penting agar proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Pemkab Indramayu merupakan proses yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Taufik mengingatkan, sebagai unsur pertama SDM aparatur negara, ASN mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peran tersebut adalah mereka yang memiliki kompetensi yang tercermin dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat. “Pejabat pengadaan barang dan jasa harus mempunyai kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma moralitas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, H. Wahidin mengatakan, Diklat Ujian Sertifikasi ini sebagai syarat untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 150 orang dan terbagi menjadi 3 gelombang dengan menggunakan metode blanded e-learning yang dalam pelaksanaannya terdiri dari pembelajaran on campus dan off campus. “Dengan Diklat ini kita berharap agar pejabat pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Indramayu bisa bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan,” ujarnya. (Rat/SGO)