PN Cirebon Bakal Putuskan Sengketa Tanah Warga dan PD Pembangunan

oleh -34 views


CIREBON, (SGOnline).-

Jelang sidang putusan sengketa tanah antara Eka Sartika dengan PD Pembangunan Kota Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, kuasa hukum Eka Sartika, Marpaung berharap majelis hakim dapat memutuskan secara komprehensif sesuai fakta-fakta yang selama ini berjalan.

Menurut Marpaung, PD Pembangunan Kota Cirebon diminta tidak asal mengklaim tanah orang tanpa legalitas yang jelas. Sampai saat ini PD Pembangunan Kota Cirebon dinilai belum ada akta pendirian perusahaan, AD/ARTnya.

“Jadi PD Pembangunan nggak jelas. Dia itu badan hukum atau badan usaha nggak jelas, sedangkan badan usaha itu tidak bisa memiliki hak atas tanah karena dia bukan badan hukum, bukan badan usaha. Nah dia tidak punya akta pendirian, secara legalitasnya dia tidak bisa mengklaim tanah tersebut,” tegasnya, Selasa (1/12/2020).

Dijelaskannya, melihat putusan sebelumnya yang dimenangkan PD Pembangunan Kota Cirebon terasa aneh dan tidak masuk akal. “Ketika PD Pembangunan tidak punya legalitas yang jelas, maka semua perkara yang dimenangkan PD pembangunan secara otomatis gugur,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menyerahkan kesimpulan pada sidang pada 26 November 2020 lalu secara online.

Versi masing-masing

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Cirebon, Asyrotun Mugiastuti, mengungkapkan, pada sidang Kamis 26 November 2020, dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak yang bersengketa.

“Setelah agenda pembuktian kemarin, maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk menanggapi hasil pemeriksaan setempat, yang tentunya pasti menurut versi mereka masing-masing,” ungkapnya.

READ  Koramil 1709/Rajagaluh Santuni Penyandang Disabilitas

Setelah itu, sambung dia, selanjutnya akan sidang putusan. “Sidang putusan akan digelar hari Kamis 17 Desember 2020 dan akan dilakukan secara elitigasi atau online,” tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Cirebon secara resmi menyampaikan empat Raperda pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis (1/10/2020), yang salah satunya Raperda Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah tingkat II Cirebon menjadi Perusahaan Perseroan Kota Cirebon. (Herwin/SGO)