Media Partner

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Rp 1.6 Miliar

oleh -166 views
Kasat Reskrim Polres Pulang Pisau, Iptu Jhon Digul Manra

Pulang Pisau – Proyek Rehabilitasi dan Rekontruksi atau Rehabilitasi Pemulihan Eekonomi Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten Pulang Pusau diduga terjadi penyimpangan dan berpotensi terjadi kerugian uang negara. Ucap Kapolres Pulang Pisau, AKBP Yuniar Ariefianto melalui Kasatrekrim Polres Pulpis, Iptu Jhon Digul Manra, Senin, (22/02/2021).

Polres Pulang Pisau tengah menyelidiki dugaan adanya penyimpangan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi pada proyek rehabilitasi dan rekontruksi atau rehabilitasi pemulihan ekonomi (UEF) pemberdayaan masyatakat senialai Rp. 1,6 miliar. Sumber dana untuk proyek ini merupakan hibah dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2020 yang dikerjakan salah satu Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

“Saat ini dugaan itu tengah diusut dan dalam penyelidikan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pulang Pisau. Dari informasi yang dihimpun sementara proyek senilai Rp. 1,6 miliar itu merupakan dana hibah dari pemerintah pusat, yang di peruntukan bagi 23 kelompok tani di Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung program rehabilitasi dan rekontruksi atau rehabilitasi pemulihan ekonomi (UEF ) pemberdayaan masyarakat, paska bencana kebakaran hutan dan lahan beberapa tahun lalu,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti dan saksi dalam mengungkap dugaan tersebut.
“Kami sedang mendalami adanya dugaan penyimpangan terkait proyek pengadaan bibit sengon dan herbisida yang di kerjakan oleh CV CJ. Bahkan saat ini kami tengah mengumpulkan berkas dokumen lelang, proses lelang dan persyaratan lainya dalam proses tender tersebut, ” kata Jhon Digul Manra.

READ  Palangka Raya Peringkat Ke - 13 Kota Inflasi Tingkat Nasional

Kasatreskrim mengaku, setelah melakukan pemeriksaan kepada 23 kelompok tani yang menerima manfaat proyek tersebut.
Dari hasil investigasi di lapangan mendapatkan adanya beberapa temuan, yang mengarah pada dugaan penyimpangan.

Lebih lanjut dikatakan Digul, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena proses masih berjalan dan perlu adanya pendalaman lebih lanjut dengan memperkuat bukti-bukti adanya tindak pidana yang megakibatkan kerugian negara.

”Proses masih berjalan, dan perlu adanya pendalaman lebih lanjut, serta memperkuat bukti-bukti adanya tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, dan jangan sampai proyek pengadaan tersebut di laksanakan dengan cara-cara yang syarat dan ketentuannya melanggar ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan daerah,” tutupnya.

(//Team Borneo)