PSU Pengembang Perumahan Disepakati 40 Persen dari Luas Lahan

oleh -117 views


CIREBON, (SGOnline).–

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) setempat di ruang rapat gedung DPRD, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (11/6/2020).

Rapat tersebut membahas penyusunan Raperda tentang Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Pemukiman di Kota Cirebon dengan tim asistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.

Urgensi dari raperda ini adalah upaya adanya payung hukum yang mengatur rencana tata ruang (site plan) perumahan yang dibangun pengembang. Pemkot Cirebon menginginkan adanya regulasi yang mengatur penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Poin utama yang dibahas dalam penyusunan Raperda PSU, yaitu kewajiban pengembang menyediakan 40 persen PSU dari seluruh luas lahan proyek perumahan. Ketersediaan 40 persen itu, disepakati langsung tim asistensi dan DPRD. “Ketersediaan PSU sebesar 40 persen, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Ketua Pansus Pembahas Raperda PSU, Cicih Sukaesih.

Kewajiban menyediakan 40 persen lahan tersebut diperuntukkan bagi tempat ibadah, tempat pembuangan sementara (TPS), ruang terbuka hijau (RTH), areal pendidikan, dan tempat pemakaman umum (TPU). Luas lahan TPU diwajibkan 2 persen disediakan.

Sanksi pidana

Cicih pun mengingatkan kepada tim asistensi Pemkot Cirebon untuk menyelidiki pengembang yang masih menjual tanah dan perumahan setelah semua unit terjual. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, penyusunan Raperda PSU ini harus mencantumkan unsur sanksi bagi pengembang yang melanggar.

READ  Ops Yustisi Gabungan Datangi Kerumunan Warga

Menurutnya, selain sanksi administrasi dan denda, pengembang juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum bila terbukti menyalahi aturan ini. “Siap-siap berurusan dengan hukum, kalau pengembang tidak taat aturan. Karena terbukti beberapa pengembang perumahan tidak menyediakan sejumlah unit PSU,” katanya.

Sementara itu, saat rapat berlangsung, Kepala Bidang Perumahan DPRKP Kota Cirebon, Nanang Rosadi menyepakati usulan DPRD untuk ketersediaan 40 persen lahan untuk pengembangan pemukiman dan perumahan. Ia menyebut ada 108 developer perumahan yang terdata.

Tim asistensi Pemkot Cirebon dari DPRKP, juga menegaskan kepada pengembang jika pada saat penyerahan pemukiman perumahan harus sudah dalam kondisi baik dan memenuhi semua unsur PSU. “Jika pemukiman perumahan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka harus sudah dalam kondisi baik,” tegasnya. (Rilis/Erwin/SGO)