Rangkap Jabatan Abaikan Profesionalisme dan Berpotensi KKN

oleh -92 views

JAKARTA, (SGOnline).-

Reformasi birokrasi yang digadang-gadang pemerintah ternyata masih sebatas pencitraan semata. Terbukti praktik pejabat negara yang merangkap sebagai komisaris BUMN justru merajalela. Fenomena rangkap jabatan ini ditengarai dapat memicu konflik kepentingan dan korupsi.

“Sangat tak adil. Masih banyak anggota masyarakat yang mungkin lebih cakap. Masak iya, sejumlah jabatan strategis BUMN hanya diduduki segelintir orang saja,” ungkap politisi senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin melalui sambungan telepon, Minggu (28/6/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini memandang, dengan rangkap jabatan membuat kesempatan kerja masyarakat untuk menduduki satu posisi menjadi berkurang. Sebab, satu orang ditempatkan di dua bahkan tiga jabatan. Seperti sudah tak ada manusia lagi.

“Ini sangat melecehkan profesionalisme. Apalagi kalau orang itu ditempatkan di perusahaan yang berbeda dengan berbagai jabatan,” ungkap politisi kelahiran Majalengka ini.

Menurut anggota DPR RI Dapil Majalengka-Subang-Sumedang ini, rangkap jabatan sudah pasti rangkap penghasilan. Hal ini, menimbulkan pemborosan anggaran, apalagi orang yang rangkap jabatan ini tak fokus dalam bekerja.

Penyalahgunaan wewenang

Dikatakan mantan ajudan era Presiden Megawati ini, rangkap jabatan juga berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Misalnya ada seorang pejabat di kementerian yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN. Nah ini berpotensi korupsi, kolusi dan nepitisme karena ada peluang,” ujarnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti adanya perwira tinggi TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan komisaris BUMN. Menurutnya, pengangkatan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

“Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi kebijakan pengangkatan prajurit dan perwira aktif sebagai komisaris BUMN ini melanggar undang-undang,” tandas purnawirawan TNI bintang dua ini. (Rilis/Ruddy/SGO)

Hayyyy  hallo..... Mas, Mba... Sis  Bro... dah pada daftar menjadi mahasiswa baru UGJ belum.....ituloh Universitas Swadaya Gunung Jati.... Dulu kalian mengenalnya dengan Unswagati

Diatas ada panduan cara mendaftar online via fasilitas BJB ya....? dan juga panduan untuk melakukan heregistrasi/registrasi bagi yang sudah dinyatakan Lulus....

Semoga kalian bisa lulus dengan jurusan/program studi yang dicita-citakan

Kuliah....kuyyy ke UGJ