Rapat Paripurna Tatib DPRD Kembali Ditunda

oleh -47 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Rapat Paripurna IV di DPRD Kabupaten Kuningan yang akan membahas Tata Tertib DPRD kembali ditunda. Penundaan ini terjadi seperti rapat sebelumnya beberapa hari sebelumnya. Sedianya sesuai jadwal, rapat paripurna digelar pada pukul 10.00 WIB, Selasa (29/10/2019). Namun akhirnya ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum, yakni hanya 25 orang.

Rapat yang sempat digelar selama satu jam ini diwarnai hujan interupsi. Hal itu membuat rapat tidak mendapatkan titik temu, akhirnya rapat paripurna terkait tata tertib DPRD diserahkan pada pimpinan rapat.

Wakil Ketua DPRD Kuningan, Dede Ismail menjelaskan, rapat paripurna diskors selama 1 jam, namun karena tidak memenuhi quorum dan terjadi perdebatan hingga deadlock, akhirnya pimpinan DPRD menggelar rapat intern.

“Dalam tatib dan PP telah diatur terkait rapat paripurna yang belum memenuhi quorum, sehingga pimpinan rapat menggelar rapat pimpinan fraksi. Terkait materi PDIP, PKB, Golkar serta PAN seputar hasil rapat konsultasi dengan Kemendagri, masih menunggu surat yang dilayangkan pimpinan DPRD Kuningan ke Kemendagri melalui Ditjen Otda,” ujar Dede yang juga Ketua DPC Gerindra Kuningan saat dihubungi lewat sambungan telepon oleh awak media.

Deis, sapaan akrabnya menambahkan, bola panas ada di pimpinan DPRD, maka pihaknya berharap pada rapat pimpinan yang akan digelar pada Rabu, (30/10/2019), semua permasalahan akan segera selesai sehingga tidak ada lagi aksi debat seperti pada rapat sebelumnya yang tidak selesai karena menunggu keputusan Kemendagri.

Sementara itu, Ketua DPC PKB H. Ujang Kosasih mengungkapkan, hal yang sama. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada rapat pimpinan DPRD. “Kelanjutan rapat paripurna diserahkan kepada rapat pimpinan DPRD, jika memang referensinya adalah surat balasan dari Kemendagri maka kita tunggu saja perkembangannya nanti,” jelas Ujang.

Terkait isu jumlah fraksi yang seimbang tidak akan menyelesaikan masalah, Ujang Kosasih menjawab hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. “Jangan bermimpi bila jumlahnya fifty-fifty, tidak akan selesai. Soalnya seluruh permasalahan di dunia ini akan selesai, seperti apa penyelesaiannya kita lihat saja perkembangannya nanti,” ujar politisi asal Maleber ini.

Sementara itu di ruang lobby DPRD, mantan Ketua DPRD Kuningan periode 2014 – 2019, Rana menanggapi kondisi rapat paripurna yang diskorsing ini menjelaskan, hal itu merupakan dinamika dalam DPRD, yang tentu saja bisa terjadi. “Saya tidak bisa memberikan komentar apapun, karena masing-masing kubu mempunyai pendapat yang kuat dan ini merupakan dinamika dalam perjalanan DPRD sekarang,” ujar Rana seraya berharap semua permasalahan yang muncul bisa segera diselesaikan. (Andin/SGO)