Raperda PP APBD 2019 Tunggu Hasil Evaluasi Pemprov Jabar

oleh -71 views

CIREBON, (SGOnline).-

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD tahun 2019 secara resmi disetujui seluruh fraksi DPRD Kota Cirebon, melalui rapat paripurna di Griya Sawala DPRD setempat, Rabu (12/8/2020).

Dengan begitu, dokumen Raperda PP APBD 2019 selanjutnya dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi. Selain itu, Pemkot Cirebon juga meminta persetujuan kepada DPRD atas tiga raperda untuk disahkan.

Masing-masing, Raperda tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Cirebon, Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Saat rapat paripurna berlangsung, Wakil Walikota Cirebon, Hj. Eti Herawati mewakili sambutan Walikota Cirebon, H Nashrudin Azis menjelaskan, Raperda PP APBD tahun 2019 tersebut menjadi landasan evaluasi perjalanan pelaksanaan APBD 2020 dan pijakan perubahan anggaran.

“Setelah beberapa kali mengalami refocusing untuk pembiayaan penanganan Covid-19 di Kota Cirebon, kami meminta persetujuan DPRD Kota Cirebon untuk bersama-sama dengan TAPD untuk membahasnya,” ujar Eti.

Satu kesatuan

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengemukakan, dengan disahkannya PP APBD 2019, maka laporan tersebut otomatis akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera dievaluasi.

“Kami berharap besok sudah sampai ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi. Jadi ini merupakan satu kesatuan utuh pertanggungjawaban yang dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Kota Cirebon bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus berpikir realistis dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada perubahan APBD tahun 2020 dan APBD tahun berikutnya.

Sebab, di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak pagu anggaran SKPD mengalami pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. Disebutkan, pada APBD Perubahan 2020 ini keuangan daerah mengalami defisit sebesar Rp 82 miliar. (Herwin/SGO)