Ratusan PAKU Geruduk DPRD, Ini Tuntutannya

oleh -85 views

KUNINGAN, (SGOnline).-

Ratusan supir angkutan umum dari Paguyuban Awak Angkutan Umum (PAKU) Kabupaten Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Selasa (19/11/2019) siang. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan atas berbagai kendala beratnya menjadi supir angkutan umum saat ini.

Aksi demonstrasi berlangsung sekitar 30 menit dan berakhir dengan audiensi diwakili 30 demonstran. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Dede Ismail dan perwakilan dari Komisi III DPRD, Kapolres Kuningan, AKBP Iman Setiawan serta Kepala Dinas Perhubungan, Deni Hamdani.

Dalam audiensi tersebut, Kadishub Deni Hamdani menanggapi soal Uji KIR angkutan umum harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah daerah dan diharapkan ada keputusan yang saling menguntungkan. “Yang pasti uji kelayakan kendaraan KIR harus ditempuh demi keselamatan pengendara dan penumpangnya. Namun mengenai pembebasan biaya KIR kami tidak bisa memutuskan secara langsung, harus dikoordinasikan oleh pemangku jabatan, yakni Bupati” jelasnya.

Selain itu Deni menambahkan, biaya Uji KIR di kabupaten turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 100 juta per tahun.

Koordinator aksi, Iis Santoso menyampaikan tujuh tuntutannya, di antaranya membebaskan biaya Uji KIR, membuat zonasi bagi pengemudi online, yaitu 300 meter dari tempat perbelanjaan, sekolah, kantor dan dinas pemerintahan serta tempat wisata, menindak angkutan luar kota antarprovinsi berhenti di Terminal Cidahu saja tidak sampai ke Ciawi atau Kuningan.

“Kami juga ingin pelajar yang memakai kendaraan motor ikut ditertibkan karena belum memiliki SIM, menindak angkutan luar kota yang menerobos trayek kami di Terminal Cidahu, sehingga kami kehilangan penumpang, tindak tegas odong-odong dan ironisnya Organda saat ini tidak berpihak kepada kami,” ujar mantan ASN eselon III ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Dede Ismail berjanji akan membahas biaya KIR dalam rapat kerja di Komisi III dan akan diajukan dalam RAPBD dan akan mengundang perwakilan dari PAKU untuk ikut hadir dalam rapat tersebut. Dede pun menyetujui adanya pembatasan kuota ojol karena akan berdampak pada siklus sinergitas kebutuhan ekonomi, dan akan dibahas dalam rapat pimpinan nanti.

Audiensi yang berakhir pada pukul 11.40 WIB ini Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail berjanji akan membebaskan biaya KIR dan trayek angkutan umum untuk meringankan beban para supir. “Baik, kami dari DPRD Kuningan akan membebaskan biaya KIR yang berjumlah Rp 52.000 bagi supir angkutan umum dan biaya trayek angkutan umum. Namun untuk KIR akan tetap diadakan, dan untuk tuntutan yang lainnya kami akan koordinasi dengan pemangku jabatan dan dinas instansi terkait,” tandas Dede Ismail. (Andin/SGO)