Rektor UGJ: Kami tak Mungkin Membangun Tanpa Dasar yang Kuat

oleh

CIREBON, (SGOnline).-

Pansus Hibah Tanah UGJ DPRD Kota Cirebon melakukan peninjauan ke Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, sekaligus meminta sejumlah dokumen yang diperlukan, Rabu (10/6/2020).

Peninjauan tersebut terkait rencana hibah tanah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) Cirebon untuk pengembangan pendidikan UGJ.

Menurut Ketua Pansus Hibah Tanah UGJ DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rencana hibah tanah seluas 10.300 meter persegi di kawasan Bima Kota Cirebon, serta melihat batas utara, selatan, timur, dan barat.

Selain itu, Pansus juga meminta dokumen-dokumen dalam proses hibah tersebut, seperti berita acara penyerahan hibah, surat persetujuan pinjam pakai dan surat hibah dari Kementerian Keuangan. Nantinya akan dikaji dan dirapatkan di DPRD Kota Cirebon.

Pansus, lanjut Edi Suripno, juga sudah bersurat ke daerah lain terkait adanya universitas yang menerima hibah dari pemerintah setempat. Hal ini untuk dijadikan bahan rujukan dan evaluasi. Pansus juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hibah ini.

Tingkatkan pendidikan

Sementara itu, Rektor UGJ, Mukarto Siswoyo, menjelaskan, proses hibah merupakan upaya meningkatkan pendidikan, terutama di lingkungan UGJ. Sebab, jumlah mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana tambahan.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 mendatang, Fakultas Kedokteran UGJ harus mempunyai rumah sakit pendidikan mandiri yang terintegrasi, dan di dalamnya ada saran penunjang seperti laboratorium, poliklinik, dan lain-lain.
“Kami memohon tanah milik Pemerintah Kota Cirebon yang merupakan hibah dari Pertamina, agar dihibahkan ke kami,” tuturnya.

Mukarto Siswoyo melanjutkan, gedung yang sekarang sedang dalam pembangunan pada dasarnya bukan hibah, akan tetapi izin pinjam pakai dari Pemkot Cirebon. Izin tersebut memiliki masa berlaku selama 5 tahun, dan bisa diperpanjang.

“Sesuai klausul dan SK Walikota, boleh dibangun karena kebutuhan. Kemudian ditingkatkan menjadi hibah. Tidak mungkin kami membangun dana miliaran tanpa dasar yang kuat,” tandasnya. (Andi/SGO)