Samsat Bentuk Tim Penelusur Penunggak Pajak

oleh -59 views

CIREBON, (SGOnline).-

Pemkab Cirebon bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) menggelar rapat pembentukan tim penelusur kendaraan yang tidak mendaftar ulang (KTMDU) di Kantor Samsat Sumber, Kamis (17/10/2019).

Pembentukan tim penelusur ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mempermudah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, pejabat P3D, Dwiyanti Prettia Nawati serta perwakilan desa ini terungkap jika ribuan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat masih banyak yang menunggak atau tidak membayar pajak.

“Sekian ribu kendaraan menunggak bayar pajak. Ketika pemilik kendaraan tidak mendaftar ulang, maka pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Barat tidak maksimal. Imbasnya, dana yang akan mengalir dari provinsi ke Kabupaten Cirebon juga akan berpengaruh,” kata Dwiyanti.

Menurut dia, kenapa aliran dana ikut terpengaruh, karena ada bagian dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan provinsi dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Setelah terkumpul, sebagian dana itu disalurkan kembali untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Bapeda Rusmana menjelaskan, pembekalan petugas penelusur ini ditunjuk oleh desa. Tim penelusur ini bertugas menelusuri sesuai data yang ada di kedua Samsat, Samsat Sumber dan Samsat Ciledug, yang terdiri dari desa2 atau kecamatan yang sudah ditunjuk. Mereka mendapat honor yang didukung dari APBD Kabupaten Cirebon melalui bagi hasil yang diberikan kepada desa.

“Kami berharap tim yang dibentuk ini mempunyai pemahaman dan keterampilan untuk menelusuri kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan mendaftar ulang semakin meningkat,” paparnya.

Secara aturan, lanjut dia, kabupaten kota sesuai UU mempunyai bagian 30%. Di Tahun 2018 Kabupaten Cirebon mendapatkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar minyak, bagian Rp 189 miliar itu cukup signifikan bagi sumber pendapatan untuk program-program pembangunan di berbagai sektor. (Mad/SGO)