Sejak Berstatus TNGC, Masyarakat 26 Desa Kehilangan Mata Pencarian

oleh -302 views


KUNINGAN, (SGOnline).-

DPRD Kabupaten Kuningan menggelar rapat kerja Panitia Khusus Evaluasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), di ruang Banmus DPRD setempat, Rabu (17/6/2020). Tampak hadir, kalangan pegiat lingkungan, akademisi dan warga sekitar TNGC.

Salah satu saksi sejarah berdirinya TNGC, Maman Mezique, menjelaskan, materi yang dibahas, tidak keluar dari undangan rapat yang diterimanya. “Ya kami hadir sebagai undangan perwakilan Forum Komunikasi Pecinta Alam Kuningan. Kita tidak bicara yang lain karena dalam undangannya juga terkait evaluasi keberadaan TNGC,” ungkap Maman Mezique yang juga anggota LSM AKAR.

Ia menerangkan, dari hasil rapat ia melihat ada kesepahaman seluruh peserta jika status yang paling tepat untuk Gunung Ciremai adalah taman nasional. “Pembahasan mengarah pada kesepakatan untuk tidak mengubah fungsi Taman Nasional menjadi Taman Hutan Raya (Tahura), tetapi lebih pada mengkaji ulang zonasi yang ada di kawasan Gunung Ciremai,” jelas Maman.

Selanjutnya, kata dia lagi, rapat juga membahas evaluasi TNGC sesuai konsep awal, jika TNGC adalah Taman Nasional Kolaborasi. “Intinya kita membahas yang paling urgent kekurangan yang ada di tubuh TNGC selama ini, yakni masalah kolaborasinya yang perlu dimaksimalkan lagi, karena selama ini yang digarap hanya sektor wisata,” ucapnya.

Suasana kebatinan

Terpisah, anggota Pansus Evaluasi TNGC, Dede Sembada, menjelaskan, pertemuan memang tidak membahas soal perubahan fungsi TNGC. “Pansus ini untuk evaluasi TNGC, yang kita dalami dulu adalah terkait kronologi sejarah lahirnya TNGC di Kuningan, karena pada saat dibentuknya juga kan ada pro kontra di masyarakat,” jelasnya.

READ  Kapolres Cirebon Kota Pastikan Masjid Adz-Dzikra Steril

Maka dari itu, kata Desem, sapaan akrabnya, ia mengundang para pelaku sejarah saat dibentuknya TNGC agar tahu selengkapnya apa permasalahan dan suasana kebatinan yang ada saat itu.

Sedangkan untuk masalah Taman Hutan Raya (Tahura) yang sempat ramai diperbincangkan, dirinya menyebut hal itu merupakan suatu yang konstitusional. Pansus saat ini, menurut dia, tidak berbicara ke arah Tahura, tapi hanya evaluasi TNGC menggali bagaimana kronologis sejarahnya dan evaluasi kinerja saat ini.

“Dulu sebelum berdirinya TNGC, ada masyarakat di 26 desa yang bergantung hidupnya pada hutan produksi terbatas di wilayah itu. Nah saat berdirinya TNGC, mereka kehilangan penghidupannya karena tidak adanya zona tradisional, ini kan harus dievaluasi,” papar Desem. (Ruddy/SGO)