Sekolah Swasta di Kota Cirebon Merasa Dianaktirikan

oleh

CIREBON, (SGOnline).-

Komisi III DPRD Kota Cirebon menerima kunjungan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) setempat, di gedung DPRD. Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus keluhan, terkait keberadaan sekolah swasta saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), Jumat (19/6/2020).

Kedatangan BMPS yang terdiri dari guru dan pemilik yayasan lembaga pendidikan ini, diterima Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty didampingi komisi lainnya.

Ketua BMPS Kota Cirebon, Abu Malik, meminta ada keberpihakan pemerintah daerah untuk mengajak orang tua siswa mau bersekolah di sekolah swasta. Ia berdalih, pelaksanaan pendidikan di sekolah swasta maupun negeri itu sama.

“Yang menentukan sekolah baik atau tidak itu adalah akreditasi. Jangan sampai anak itu dipaksa dimasukkan ke sekolah negeri. Bahkan ada orang tua yang sampai buat surat tidak mampu, minta bantuan rekomendasi ini itu. Sekolah swasta merasa dianaktirikan,” keluhnya.

Aset daerah

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty, berjanji akan memperjuangkan aspirasi BMPS.
“Intinya, sekolah swasta adalah aset Kota Cirebon. Harus diberdayakan secara optimal dalam pelaksanaan pendidikannya,” ujarnya usai rapat.

Ditanya soal kekurangan siswa saat pelaksanaan PPDB di sekolah swasta, harus dicari jalan keluarnya. Menurut Tresna, DPRD bersama pemerintah daerah, dan pengurus yayasan harus bersama-sama menciptakan kesan bahwa sekolah swasta sama baiknya dengan sekolah negeri.

“Sekolah swasta pun dituntut untuk punya itikad yang lebih baik menciptakan sekolah yang punya daya saing dan unggul, dibuktikan dengan banyak prestasi. Hal tersebut mendukung bahwa sekolah swasta punya karakter di bidang tertentu,” tandasnya.

Tresna juga menegaskan, saat rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat, disebutkan, ketika sekolah negeri sudah memenuhi ketentuan rombongan belajar tidak membuka kuota pendaftaran lagi. Begitu juga dengan masa pelaksanaan PPDB tidak akan ada perpanjangan. (Rilis/Erwin/SGO)