Tarif Retribusi RSD Gunung Jati Cirebon Diatur Walikota

oleh

CIREBON, (SGOnline).-

Rapat kerja Komisi I DPRD bersama Tim Asistensi Pemkot Cirebon membahas hasil evaluasi gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Setelah rapat finalisasi di ruang serba guna tersebut. Tahap selanjutnya raperda dimasukkan dalam lembaran daerah untuk diundangkan, Kamis (25/2/2021).

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, mengatakan, rapat tersebut membahas beberapa poin hasil fasilitasi Gubernur melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Pemprov Jabar.

Menurutnya, hasil evaluasi raperda ini tidak mengubah nilai dan substansi. Beberapa pasal dan poin dalam raperda mengalami perubahan redaksi, karena harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu poin yang mengalami perubahan, yaitu retribusi jasa umum di RSD Gunung Jati.

Maka dari itu, atas usulan hasil evaluasi gubernur Jabar, poin penjelasan tarif retribusi RSD Gunung Jati yang tertuang dalam draf perda tersebut dihapus. “Karena RSD Gunung Jati berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, red), maka teknis pengaturan tarif retribusinya akan secara khusus diatur di peraturan walikota,” ujar Imam.