Wagub Uu Seharusnya Beri Pesantren Bantuan Bukan Sanksi

oleh -214 views


KUNINGAN, (SGOnline).-

Ketua PAC GP Ansor, Iim Suryahim turut memberikan komentar soal pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, agar ponpes aghniya bisa membantu ponpes lainnya, untuk menerapkan SOP Protokol Covid-19.

Iim menilai, statement tersebut tidak tepat, karena pondok pesantren merupakan komunitas dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Seharusnya pemerintah hadir menjamin keberlangsungan pesantren, bukan dengan kebijakan atau keputusan semata,” tandasnya.

Dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No: 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren ada poin sanksi.

“Pemberian sanksi untuk pondok pesantren kurang tepat, karena ponpes bukan lembaga
pendidikan, tidak bisa disamakan dengan badan usaha,” tandas Iim, saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/6/2020).

Beri jaminan

Iim pun berharap kedatangan Wagub Jabar seharusnya bisa memberikan jaminan kepada pondok pesantren, seperti bantuan untuk kelengkapan protokol covid-19. “Sebelum memberikan sanksi, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan untuk persediaan protokol covid, jangan langsung memberikan sanksi,” ungkapnya.

Selain itu, Iim pun mengingatkan, pondok pesantren yang berada di wilayah Kuningan, baru 10 persen saja yang dapat menerapkan protokoler covid-19. “Itu juga yang pesantren-pesantrennya ada sekolah, maka operasionalnya bisa dibantu dari dana BOS. Namun jika ponpes murni maka harus menyediakan sendiri,” ujarnya. (Ruddy/SGO)

READ  Walikota Cirebon Tepis Isu Dana Rp 29 M dalam Proses Hibah Tanah Bima