Warga Karanganyar Geruduk Kantor Bupati

oleh -79 views

CIREBON, (SGOnline).-

Seratusan warga asal Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Selasa (4/11/2019). Kedatangan mereka untuk menyampaikan ketidakpuasan serta mempertanyakan legalitas proses Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak di desanya yang berlangsung pada 27 Oktober lalu.

Mereka menduga adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oknum panitia pemilihan kuwu setempat yang ujungnya memenangkan salah satu dari empat calon kuwu (kepala desa) di desa tersebut.

Berdasarkan pantauan Surya Grage Online, massa datang dengan menggunakan sejumlah roda empat sambil membawa spanduk dan pamflet yang bertuliskan penolakan hasil Pilwu. Dengan dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, mereka berorasi dengan membawa sejumlah tuntutan.

“Kami minta keadilan dan penjelasan perihal pelaksanaan Pilwu di desa kami (Karanganyar, Red). Kami menilai banyak kecurangan yang dilakukan oknum panitia Pilwu yang memenangkan salah satu calon. Jika tidak diselesaikan kami menolak pelantikan hasil pilwu nanti,” ungkap salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Tarsid.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah dugaan hasil temuan warga yang diindikasikan adanya kecurangan. Di antaranya, jika dilihat dari jumlah suara yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) disinyalir ada penggelembungan sebanyak 29 suara, yakni dari 2.412 suara menjadi 2.441 suara.

“Ini jelas ada indikasi kecurangan yang memihak kepada salah satu calon sehingga suaranya menjadi banyak. Belum lagi adanya dugaan banyak warga yang tidak mencoblos tapi suaranya masuk dan terhitung. Warga yang berada di luar kota/ daerah dan warga yang jadi TKI suaranya ada dan ada juga warga yang seharusnya masuk DPT tapi tidak tertatat dan otomatis tidak mendapat undangan hak pilihnya. Untuk itu, kami meminta agar masalah ini diusut tuntas,” katanya.

Menyikapi hal itu, Ketua Tim Pengawas Pilwu Serentak Pemkab Cirebon, Zaenal Abidin berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan warga Karanganyar. Ia menjelaskan, ada 19 desa yang melayangkan gugatan hasil Pilwu. Laporan yang masuk, didominasi pada dugaan adanya penggelembungan suara.

“Sesuai aturan, setelah pencoblosan maksimal tiga hari waktu yang diberikan untuk melaporkan jika adanya laporan. Kemudian kami akan menindaklanjuti aduan itu oleh tim pengawas gabungan,” katanya.

Sesuai Perbup, kata Zaenal, nantinya tim akan memanggil ke-19 desa tersebut yang mengajukan aduan untuk ditindaklanjuti. Mulai dari pemeriksaan pelapor kemudian terlapor yang dilanjutkan kepada sejumlah saksi jika dibutuhkan. “Mulai hari ini kami terus running melakukan pemeriksaan terhadap desa yang melapor termasuk Desa Karanganyar. kami diberikan waktu 30 hari untuk memutuskan itu semua yang nantinya akan dilaporkan kepada Bupati,” ungkapnya.

Adapun ke-19 desa yang laporannya masuk dan akan ditindaklanjuti meliputi, Desa Gua Lor, Kecamatan Kaliwedi, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Desa Buyut Kecamatan Desa Gunungjati, Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu.

Kemudian, Desa Gegesik Kecamatan Gegesik, Desa Cempaka Kecamatan Talun, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura, Desa Gebang, Dompyong Wetan, Desa Gebangudik Kecamatan Gebang serta Desa Kertawinangun Kecamatan Jamblang.

Lalu, Desa Beber Kecamatan Beber, Desa Bode Lor Kecamatan Weru, Desa Grogol Kecamatan Kapetakan. Desa Kalirahayu Kecamatan Losari, Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung, Karanganyar Kecamatan Panguragan, Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan dan Desa Danawinangun Kecamatan Klangenan. (Mad/SGO)