Warga Suranenggala Kulon Ancam Duduki Kantor Bupati

oleh -122 views

CIREBON, (SGOnline).-

Ribuan pendukung calon kuwu nomor urut 2 (Casudi), dari Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon. Mereka menuntut keadilan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan panitia pemilihan kuwu (pilwu) pada, Rabu (27/11/2019), serta meminta panitia pilwu diberi sanksi tegas, Rabu (11/12/2019).

Perwakilan peserta aksi demo akhirnya diterima Plt Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan di gedung setda. Tahadi, sesepuh desa setempat kemudian menyampaikan aspirasi warganya. Ia mengaku prihatin dengan kondisi Desa Suranenggala Kulon pasca pilwu yang dinilainya tidak fair.

“Jadi saya meminta kepada dinas terkait supaya bisa mengatasi masalah yang kompleks di desa kami, sehingga jangan sampai terjadi gesekan apalagi sampai terjadi tindak pidana kekerasan. Terkait hasil pilwu yang terindikasi adanya kecurangan karena panitia tidak melaksanakan tahapan-tahapan pilwu dengan baik, seperti pemilih ganda, penggelembungan suara dan adanya warga dari luar Desa Suranenggala Kulon ikut memilih,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut dia, massa pendukung 02 datang dengan kondusif dan sudah menempuh upaya sesuai hukum. Pendukung Casudi hanya ingin agar aspirasi diterima. Adapun masalah kalah atau menang bukan persoalan asalkan dengan syarat, pelaksanaan pilwu sudah sesuai aturan. Sementara pelaksanaan pilwu lalu terindikasi adanya kecurangan dan hal itu masuk dalam pelanggaran sesuai Perbup No 21.

“Apabila tuntutan kami tidak didengar, maka kami akan menduduki kantor Pemda, dan akan melaporkan bupati ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kemendagri,” tandas Tahadi.

Menyikapi hal itu, Plt Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menyatakan, aksi demo yang terus dilakukan masyarakat desa yang tidak puas dengan hasil pilwu dan meminta pemerintah daerah untuk menunda pelantikannya hak dari warga.

“Akan tetapi, semua kembali lagi ke Timwas. Tim itu akan mengkaji berdasarkan Peraturan Bupati. Namun, kaitan dengan tuntutan warga yang meminta menunda pelantikan akan kami kaji ulang. Adapun, kasus tersebut akan dilaporkan ke Kejati, silakan saja. Itu kan hak warga,” tegasnya.(Effendi/SGO)