Warga Sutawinangun Tolak Hasil Pilwu Serentak

oleh -53 views

CIREBON, (SGOnline).-

Ratusan warga Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat, Kamis (21/11/2019). Kedatangan mereka untuk menolak hasil Pilwu Serentak karena terindikasi adanya praktik politik uang.

Perwakilan warga diterima Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sugeng Mulyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), Nanan Abdul Manan, Kepala Dinas Kesbanglinmas Zaenal Abidin dan Kabag Pemerintahan, Dody Mulyono, di ruang rapat kantor bupati.

“Kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati Cirebon kalau Pilwu di Desa Sutawinangun diduga ada praktik politik uang. Untuk itu kami berharap agar ada tindakan tegas dari pihak terkait dan selama ini belum selesai, maka kami anggap hasil pilwu belum sempurna,” kata Koordinator Lapangan, Andi (36 tahun).

Kadis PMPD Nanan menandaskan, selaku fasilitator PMPD memiliki tupoksi untuk penyusunan regulasi yang diatur dalam Perbup nomor 21, pasal 42 ayat 1 huruf j. Aturan itu menyebutkan, pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

“Namun dalam hal sanksi, kami akui Perbub lebih kepada sanksi pelanggaran administrasi. Pasal 43 diberikan peringatan tertulis, apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan, kemudian penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau yang mengakibatkan gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lainnya,” jelasnya.

Artinya, lanjut dia, aspirasi terkait money politics, masuk ke dalam persoalan pasal 42 ayat 1 huruf  j. Hanya saja sanksi yang diatur dalam ranah Perbup No 21 lebih kepada ranah sanksi administrasi. Adapun terkait ranah pidana  lainnya itu di luar tupoksi tim fasilitasi maupun tim pengawas,  karena lebih menindaklanjuti perselisihan suara.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sugeng Mulyono menambahkan, dalam bersikap harus bersandar pada peraturan yang ada. “Tindakan yang diberikan hanya yang sesuai dengan kewenangan kami. Sepanjang masih dalam ranah kami, tentu akan kami proses dan nanti dipilahnya oleh tim panwas,” tandasnya.

Usai pertemuan kepada Surya Grage Online, Nanan menjelaskan money politik yang terkesan klasik. Ia menegaskan praktik money politics tidak dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 42 ayat  1 huruf j, namun dalam perbub ini hanya menyentuh tataran administrasi.

“Manakala praktik money politics masuk ke ranah hukum lainnya di luar administrasi, itu ada institusi atau perundang-undangan lain yang mengaturnya. Kami sudah sepakat bahkan sebelum sebelumnya dengan anggota Komisi 1 DPRD akan memperkuat sistem regulasi yang baru untuk penyelenggaraan Pilwu  Serentak 2021, terutama pada tataran sanksi dan dimungkinkan ada perbub yang baru,” paparnya.(Effendi/SGO)